Mereka adalah pendukung Orde Baru. Tapi belakangan justru dihabisi rezim tersebut, beberapa hari setelah Malari. Bulan madu yang tak sampai sewindu, Juni 1966 – Januari 1974.
Pada 1970, ketidakpuasan terhadap Orde Baru mulai merebak. Korupsi kembali terlihat, sementara perbaikan kehidupan rakyat masih jauh panggang dari api. Mahasiswa pun menggeliat lagi, turun ke jalan. Koran ini, Mahasiswa Indonesia, menunjukkan simpati dengan aktif melaporkan aksi-aksi mahasiswa.
Enam edisi Mahasiswa Indonesia ini tiba kemarin di gubuk kami dengan cara tak terduga. Dikirim Bli Gde Dwitya Arief Metera dari kota yang juga punya sejarah panjang soal gerakan mahasiswa: Jogja.
Nah, dalam pengamatan Francois Raillon, “Meski mereka setuju dengan amarah mahasiswa, para pemimpin Mahasiswa Indonesia tetap merasa bertanggung jawab pada Orde Baru. Mereka makin percaya bahwa modernisasi, reformasi, dan keberhasilan pelaksanaannya hanya mungkin dilaksanakan dalam rezim Orde Baru.”
Pemimpin Mahasiswa Indonesia? Ada sejumlah nama. Tapi yang paling menjulang tentu saja Rahman Tolleng, sang pemimpin redaksi. Ia disebut-sebut sebagai konseptor dan aktor intelektual mingguan ini. Pada awal 1970-an itu, Tolleng sudah masuk parlemen dari Golongan Karya (Golkar).
Tolleng adalah legenda aktivisme mahasiswa dekade 60-an dalam menumbangkan Orde Lama. Sosoknya unik: kerap dibicarakan tapi jarang muncul di kerumunan. Ia lebih banyak bergerak di bawah tanah.
Sempat kuliah di IPB, Tolleng lalu pindah ke Bandung untuk belajar di jurusan Farmasi UI (yang belakangan digabungkan ke dalam ITB). Di tingkat empat, ia meninggalkan ilmu eksakta dan masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. Mahasiswa Indonesia pun berkantor di Bandung.
Meleset dari namanya, mingguan ini tak berbasis di kampus. Ia sejatinya media umum, bukan pers mahasiswa. Sejak awal, Mahasiswa Indonesia mencanangkan diri sebagai “koran ide.” Ide yang diperjuangkannya adalah menyelamatkan Indonesia dari dekadensi dan krisis yang diwariskan Orde Sukarno.
Mahasiswa Indonesia dikenal lantaran kualitasnya. Tulisan-tulisan dikurasi dengan saksama. Sejumlah intelektual rajin menulis di sana. Misalnya Soe Hok Gie, Wiratmo Soekito, atau Mochtar Lubis. Tak mengherankan kiranya jika banyak dibaca.
Pada edisi 26 Januari 1969, misalnya, esai Sanento Yuliman dimuat dengan judul “Gondrong.” Bergaya satire, tulisan ini mengkritisi aparat pemerintah yang memerangi anak-anak muda berambut gondrong. Kita simak paragraf pertamanya, “Rambut gondrong mempunjai beberapa manfaat — ketjuali barangkali bagi tukang2 tjukur. Salah satu manfaat rambut gondrong ialah untuk men-test apakah kepala seseorang masih bebas di Republik yang demokratis ini.”
Malari meletus, Tolleng ikut diciduk bersama ratusan orang lain. Akhirnya hanya 45 orang yang tak dilepaskan. Selain Tolleng, ada tokoh utama Hariman Siregar, advokat Adnan Buyung Nasution, politisi senior Subadio Sastrosatomo, ekonom Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan nama-nama lain. Mereka dituding sebagai otak demonstrasi mahasiswa yang berujung rusuh pada 14 Januari 1974.
Di Golongan Karya, tulis Raillon, ada kecurigaan bahwa Tolleng sebenarnya kader Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada 1960, PSI dibubarkan Sukarno. Kendati demikian, tokoh-tokohnya sangat kritis terhadap Orde Baru. “Saya bukan anggota PSI, meskipun memang saya berteman dengan orang-orang PSI,” kata Tolleng dalam wawancara dengan TIARA, Oktober 1993.
Selama 16 bulan Tolleng ditahan tanpa pernah diadili. Sementara Mahasiswa Indonesia telah lebih dulu pergi.
HB Jassin pernah juga menjadi “makelar” tulisan. Kritikus dan dokumentator sastra ini menerima surat dari Buchari. Isinya tanggapan atas esai Pramoedya Ananta Toer di Bintang Timur pada rubrik “Lentera”, 27 Oktober 1963.
Semula Jassin akan memuat surat tersebut di media yang diasuhnya, Berita Republik. “…tapi setelah dipikir-pikir maka kami batalkan karena mungkin hanya akan mengeruhkan suasana. Barangkali Saudara punya perhatian untuk mempelajarinya dan mengumumkannya untuk dijawab,” tulis Jassin dalam surat untuk Pramoedya Ananta Toer, 2 November 1963.
Pram ternyata memuatnya di Bintang Timur. Jassin pun menyampaikan apresiasi dalam surat tertanggal 13 November 1963: “Bersama ini saya teruskan surat kedua dari Buchari. Oleh karena suratnya yang pertama telah secara fair play telah saudara muat di Lentera – untuk mana kami menyatakan penghormatan dan terima kasih – diharap saudara pun suka memuat surat yang kedua ini…”
Eh, siapa sih Buchari? Dalam keterbatasan referensi, saya teringat Prahara Budaya. Membuka lagi buku kontroversial itu, surat Buchari ternyata ada di sana. Dalam pengantar editor, terkuak bahwa Buchari adalah Bokor Hutasuhut, salah seorang penandatangan Manifes Kebudayaan.
Nama asli Bokor memang Buchari. Kenapa Bokor “menyamar” dengan memakai nama asli yang sedikit orang tahu dan menanggalkan marganya? Barangkali ia sudah mengendus bahaya.
Kira-kira, Manifes merupakan ungkapan protes pada upaya subordinasi kesenian pada politik –hal yang dinisbahkan kepada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Petikannya,”Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.”
Selain Bokor, para penandatangan Manifes adalah Wiratmo Soekito, Jassin, Trisno Sumardjo, Soe Hok Djin (belakangan menjadi Arief Budiman), Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Zaini, Ras Siregar, DS Moeljanto, Djufri Tanissan, A. Bastari Asnin, Sjahwil, Taufiq Ismail, M. Saribi Afn., Purnawan Tjondronegoro, Hartojo Andangdjaja, Binsar Sitompul, dan Boen S. Oemarjati.
Manifes akhirnya dilarang Presiden Sukarno pada 8 Mei 1964. Sebab dianggap tak sesuai dengan semangat revolusi. Tapi, aroma pemberangusan telah tercium beberapa bulan sebelumnya.
“Sejak September 1963 sampai 8 Mei 1964, serangkaian kampanye yang sengit, kadang tidak adil, dan yang jelas sistematis, dilancarkan terutama oleh mereka yang punya hubungan dengan PKI dan PNI. Selama tujuh bulan Manifes Kebudayaan itu diserang lewat statement, pidato, dan tulisan, sampai akhirnya ia dinyatakan terlarang,” tulis Goenawan Mohamad dalam esai panjangnya di TEMPO, 21 Mei 1988.
Para seniman yang terlibat dalam Manifes segera mendapat stempel “kontrarevolusioner,” sebuah cap sangat buruk pada masa itu. Tak mengherankan jika, pada akhir Oktober 1963 itu, Bokor merasa jeri.
Bahwa Jassin membatalkan pemuatan di Berita Republik, agaknya juga harus dibaca dalam konteks tersebut. Ada kecemasan karena ternyata penolakan terhadap Manifes begitu besar. Berbeda jika ditayangkan di koran kiri seperti Bintang Timur. Jassin seperti mengambil jalan memutar: ide yang (mungkin) diyakininya tetap muncul tapi dengan meminjam tangan orang lain.
Setelah Mei 1964, pengganyangan berlanjut kencang. Mereka tak bisa menulis lagi di media massa, tak diizinkan mengajar – seperti yang terjadi pada Jassin. Meski, kata Goenawan dalam tulisan yang sama, itu semua tak sebanding dengan penindasan yang dialami para penulis dan cendekiawan kiri pasca-30 September 1965.
Merasa jeri namun Bokor memilih tak 100% tiarap dan terus menulis meski dengan menyamarkan diri. Dua surat lain dikirim ke Jassin yang lalu meneruskan ke Pram. Surat kedua dimuat dan Pram merespons dengan tulisan. Tapi, surat ketiga Buchari tak ditayangkan.
Jangan bayangkan polemik itu memperdebatkan kualitas karya sastra. Ini lebih menyoal posisi “politis” masing-masing. Judul surat pertama Bokor adalah Apakah Bung Pram Memang Revolusioner?. Di sana Bokor mempermasalahkan, salah satunya, kepergian Pram ke Belanda atas biaya Sticusa (badan kerja sama kebudayaan Indonesia-Belanda) pada 1953. Surat itu ditutup dengan signature: “Dari konco lawasmu, (Buchori).”
Dalam esai tanggapan sebagaimana terbaca di Prahara Budaya, Pram menyebut Buchari adalah Bokor. Saya tak punya akses ke naskah asli di Bintang Timur. Jadi tak bisa memastikan apakah Pram memang tahu bahwa Buchari adalah Bokor. Sementara, dalam surat Jassin ke Pram tertulis,”…saya kirimkan bersama ini surat terbuka dari seorang bernama Buchari.”
Pada masa itu para buzzer belum merebut arena. Makhluk bernama netizen belum menjelma. Hanya segelintir elite cendikia yang bisa bersuara — meski harus menyamar. Bokor menulis surat dan Sang Paus Sastra pun menjadi “makelar.”
Tentara Jepang itu bertanya, “Kamu seorang Kristen. Apakah kamu tetap pada keyakinan itu?”
“Tetap,” jawab pria itu. Namanya Amir Sjarifuddin.
“Pasti?”
“Pasti.”
“Kristus bersedia berkorban pada kayu salib. Kalau betul-betul seorang Kristen, mestinya kamu juga bersedia digantung pada salib. Kamu berjuang melawan Belanda dulu, sekarang melawan Jepang demi kemerdekaan bangsamu. Bersediakah kamu digantung pula demi keyakinan dan bangsamu?”
Hening. Serdadu itu melanjutkan, “Kristus digantung dengan kepala di atas. Kamu akan digantung dengan kepala di bawah. Sebab setiap murid harus bersedia berkorban lebih berat daripada Sang Guru…”
Amir pun digantung dengan kepala di bawah. Manusia mana yang bisa menanggung kebiadaban semacam itu? Ia kepayahan, nyaris mati. Tapi, prajurit-prajurit itu tak bermaksud menghabisi nyawa Amir. Ia pun diturunkan.
Pada Januari 1943, bersama aktivis Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) lain, Amir ditangkap polisi Jepang. Tuduhannya menggalang kekuatan anti-Jepang. Pada Februari 1944, vonis mati jatuh. Sepupunya, Goenoeng Moelia, mendengar kabar itu dan segera menemui , penasihat pemerintahan militer Jepang di Indonesia, Mohammad Hatta. Kondisi Amir disampaikan plus permintaan tolong. Hatta pun bergerak.
Pada Oktober 1945, akhirnya Amir menghirup udara kebebasan. Dari penjara Lowokwaru di Malang itu, ia dibawa ke Surabaya, lalu menuju Jakarta dengan kereta api. Kesehatannya buruk, giginya rusak karena siksaan. Ia ditunggu sebagai Menteri Penerangan dari sebuah republik yang baru lahir.
Setiba di Jakarta, Amir segera menggelar konferensi pers dengan para jurnalis asing. Ia bilang, “Saya adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum. Perjuangan kemeredekaan di zaman pemerintahan Jepang saya lanjutkan dengan ratusan kawan saya dengan cara underground. Pada tanggal 30 Januari 1943 saya dan 54 kawan seperjuangan ditangkap. Tiga orang di antaranya sudah ditembak mati…Semua itu menunjukkan bahwa cerita-cerita di luar bahwa Pemerintah RI adalah boneka Jepang, tidak benar sama sekali…”
Sukarno, orang yang menunjuknya sebagai Menteri Penerangan, bukan kawan baru buat Amir. Mereka telah bersama di Partai Indonesia (Partindo) sejak 1933. Keduanya sama-sama orator yang memesona.
AMIR LEBIH MUDA ENAM tahun ketimbang Sukarno. Ia dilahirkan di Tapanuli Selatan pada 1907. Ayahnya adalah seorang jaksa, bernama Djamin gelar Baginda Soripada Harahap. Djamin pindah ke Islam untuk menikahi Basunu Siregar, anak seorang saudagar di Tapanuli Utara. Mereka punya tujuh anak dengan Amir sebagai si sulung. Amir memperoleh gelar Sutan Gunung Soaloon. Namun predikat kebangsawanan itu seumur hidup tak pernah dipakainya.
sumber: Wikipedia
Pada usia 14, setelah menamatkan sekolah dasar berbahasa Belanda, Amir dikirim ke Belanda untuk melanjutkan studi. Amir belajar di sebuah sekolah negeri atau gymnasium di Leiden dan Haarlem, tinggal bersama sebuah keluarga Calvinis konservatif dan kemudian dengan seorang janda mantan misionaris. “Di sinilah saya mulai belajar dan menghargai kesusasteraan dan filsafat,” tulis Amir dalam sebuah risalah otobiografis ringkas yang disimpan Arsip Kerajaan Belanda.
Pada 1926, setahun sebelum Amir pulang dari Belanda, ayahnya kehilangan jabatan sebagai jaksa. Baginda Soripada lalu mendapat pekerjaan di Tarutung, bukan sebagai jaksa melainkan karyawan biasa di birokrasi Hindia Belanda.
Dia pun pulang ke Hindia Belanda dan menetap di Jakarta, masuk sekolah tinggi hukum, Rechts Hoogeschool. “Di sini, setelah tahun pelajaran kedua, saya berkenalan dengan politik,” aku Amir. Ia menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) dan redaktur majalah mahasiswa Indonesia Raja.
Amir tinggal di asrama Indonesis-Clubgebouw di Jalan Kramat 106, di dekat Senen. Penghuni asrama kebanyakan mahasiswa kedokteran, STOVIA, dan sekolah tinggi lain. Pada 1928-1931, yang tinggal di Indonesis-Clubgebouw di antaranya adalah Amir, Muhammad Yamin, Assat, Abas, Abu Hanifah, dan sejumlah mahasiswa lain.
Mereka semua segelintir kaum pribumi yang beruntung bisa sekolah untuk meraih gelar sarjana – tentu lantaran orangtua mereka juga bukan orang sembarangan. Tapi, mereka bukan anak-anak orang kaya yang mengisi waktu dengan hura-hura. Mereka dekat dengan bacaan-bacaan serius dan aktivitas politik.
“Karena masing-masing memiliki cukup perasaan kritis terhadap apa-apa yang terjadi di Indonesia dan dunia, serta terang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan buat membicarakan dan memperdebatkan soal-soal politik, kultur, masyarakat, kolonialisme Belanda, teori-teori politik dan hal-hal sehari-hari. Ini sering terjadi ketika habis makan malam pukul 8,” kenang Abu Hanifah.
Pernah berbulan-bulan mereka memperdebatkan revolusi Prancis. Masing-masing mempunyai jago sendiri. Yamin mengagumi Marat, Assat memilih Danton, Abu Hanifah menunjuk Mirabeau, sementara Amir mengidolakan Roberspierre. Diskusi bisa sangat sengit tapi tak ada persoalan pribadi sesudahnya.
sumber: tak terlacak
“Kalau telah capek, pukul 1 malam, kami kumpulkan uang buat cari kopi plus sate atau soto ke pasar Senen. Judul percakapan sudah berubah, lebih ke soal-soal yang dekat dengan hati pemuda,” tulis Abu Hanifah.
Rata-rata dari mereka terpesona dengan ide kaum kiri, terutama karena menanam tujuan menolong kaum proletar. Namun, menurut Abu Hanifah, tidak ada yang terlalu terpengaruh dengan ajaran komunis.
DUKA MELANDA AMIR pada Juni 1931. Ibunya bunuh diri. Tak jelas penyebabnya. Konon, sejak Baginda Soripada pensiun sebagai jaksa, Basunu terpukul. Aktivitas politik Amir kian membuat dirinya depresi.
Setelah ibunya meninggal dunia, Amir pindah ke Kristen – agama yang dianut kakeknya.
Amir sendiri kian larut dalam kegiatan politik. Terutama karena tulisan-tulisannya di majalah Partindo, Benteng, dia dipenjara dari Desember 1933 sampai Juni 1935. “Desember 1933, saya menyelesaikan studi dan dua hari kemudian saya dimasukkan ke penjara Jakarta. Lalu dikirim ke Sukamiskin sampai tahun 1935. Tahun itu saya dikeluarkan dari penjara dan menjadi pengacara,” tulis Amir.
Pada 1937, Amir Sjarifuddin bersama sejumlah tokoh lain mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), wadah politik yang mengikat berbagai unsur gerakan nasional setelah PKI dilarang pemerintah kolonial Hindia Belanda dan PNI dibubarkan.
Menjelang Jepang tiba, pejabat senior Hindia Belanda, Van der Plas memberikan 25 ribu gulden ke Amir. Dengan duit itu, dia diminta menggalang gerakan bawah tanah melawan Jepang.
Buat Amir, fasisme adalah lawan sejati demokrasi. Tak mungkin bersekutu dengannya. Di depan mata, fasisme itu berwujud tentara-tentara cebol dan bermata sipit, datang dari Tokyo dan sekitarnya.
Sial, catatan soal gerakan ini jatuh ke tangan Jepang. Tak lama berselang, puluhan orang, termasuk Amir, dicokok. Amir dipenjara dan mesti menghadapi siksa.
Namun Amir baru menemui ajal pada 1948. Ironisnya, nyawanya pergi di tangan para tentara RI pasca-Peristiwa Madiun. Pengagum Kristus itu ditembak bersama-sama para pengikut komunis.Usianya 41 saat itu, sama dengan ibunya saat menghadap Tuhan.
Sebelum dieksekusi, Amir dan teman-temannya menyanyikan Indonesia Raya dan lagu kaum komunis, Internasionale. Alkitab di tangannya.
Sumber:
Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Sjarifuddin, Abu Hanifah, Prisma, Agustus 1977
Amir Sjarifuddin 75 Tahun, Jacques Lecrec, Prisma, Desember 1982
5 Penggerak Bangsa yang Terlupa, Gerry van Klinken, LKiS, 2010
Catatan: tulisan ini pernah dimuat di blog lain yang kini sudah tamat riwayat.
“Enam boelan jang dibelakang kita ini, oentoek sedjarah kita lebih besar artinja agaknja dari pada enam abad jang mendahoeloeinja,” tulis Sutan Sjahrir dalam esai “Melakoekan Revoloesi dengan Pengertian.”
Pada 17 Februari 1946, koran Merdeka menerbitkan “Nomor Peringatan 6 Boelan Repoeblik Indonesia.” Tebalnya 124 halaman. Salah satu yang dimuat adalah esai Sjahrir yang kutipannya nongol di atas.
Sebulan setelah “Nomor Peringatan” terbit, Merdeka terbelah. Kubu Rosihan Anwar mulai didepak. Di Merdeka, BM Diah menjadi Pemimpin Redaksi/Pemimpin Umum, Rosihan adalah redaktur utama. Keduanya sudah kerja bareng sejak koran Asia Raja pada masa pendudukan Jepang.
Merdeka mulai terbit 1 Oktober 1945. Koran itu dibangun setelah para wartawan dan karyawan Asia Raja mengambil alih percetakan De Unie dan menempelkan kertas bertuliskan “Milik Repoeblik Indonesia”.
Pemicu friksi Diah dan Rosihan adalah perbedaan visi. Rosihan terlalu dekat dengan faksi Sjahrir, Diah berafiliasi ke Sukarno. Konon tindakan Diah ini hanya reaksi. Sebelumnya, ia mendengar Rosihan dkk yang akan mendepaknya.
Diah tegas mengakui banyak bersimpang pendirian dengan Sjahrir. Perihal perlakuan Sjahrir atas dwitunggal Sukarno-Hatta tak disetujuinya. Sjahrir mengkritik keras mereka sebagai kolaborator Jepang dalam brosur Perjuangan Kita.
Juga soal perjuangan diplomasi yang banyak dipimpin Sjahrir. Dalam Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985, dinyatakan bahwa Diah tidak anti-diplomasi. Tapi, ia meminta jaminan bahwa semua itu bukan dilandasi oleh “bisikan” kubu sosialisme atau komunisme internasional. Harus berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.
Karena ada dua “matahari” di Merdeka, pada suatu hari, Sjahrir dikritik. Pada hari lain, perdana menteri pertama RI itu dipuja-puji.
Tapi, kabarnya, soal pemilikan saham pun menjadi pangkal masalah. Rosihan menganggap Diah hendak menguasai Merdeka sendirian, sementara ia ingin semangat kolektif-kolegial dipertahankan. Tribuana Said, salah seorang menantu Diah, yang mengungkap hal ini dalam H. Rosihan Anwar: Wartawan dengan Aneka Citra.
Di autobiografinya, Menulis dalam Air, Rosihan tak menyinggung penyebab keluar dari Merdeka. Kisah yang dituliskan adalah perselisihan dengan Diah saat Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Oktober 197o. Rosihan mendapat suara terbanyak, tapi Diah mempermasalahkan prosedur pemilihan. Perpecahan PWI Pusat merembes sampai ke daerah. Dualisme kepengurusan terjadi.
Melalui proses yang alot, Rosihan disahkan juga menjadi Ketua PWI meski Rezim Orde Baru lebih suka jika Diah yang naik. Oh iya, di sini tangan kanan Soeharto, Ali Moertopo, dikabarkan ikut ‘bermain’ dengan menyokong Diah.
Penting diingat bahwa sengketa ini memicu pemecatan Goenawan Mohamad dkk dari Ekspres — majalah yang 60% sahamnya dimiliki BM Diah. Goenawan menyayangkan Diah yang ogah berunding. Pernyataan ini dimuat beberapa surat kabar. Diah pun berang. Selepas Ekspres, pada 1971, Goenawan dkk mendirikan TEMPO.
Balik ke masa revolusi. Setelah keluar dari Merdeka, awal 1947, Rosihan mendirikan Siasat, sebuah majalah politik dan budaya. Dalam waktu tiga bulan, tirasnya melesat ke 12.ooo.
Kemudian, Rosihan butuh mainan lain. Ia mendirikan Pedoman pada 1948. Koran ini kerap dibilang dekat dengan partai Sjahrir, Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia memang pengagum Sjahrir. Dalam autobiografinya itu, Rosihan bilang Perjuangan Kita meninggalkan kesan mendalam.
“Yang berkesan pula pada saya ialah nada kemanusiaan yang terdengar dari uraiannya. Inilah orang yang memperjuangkan tegaknya demenselijke waardigheld, martabat kemanusiaan di bumi persada Indonesia,” tulis Rosihan.
Nada esai ringkas Sjahrir di “Nomor Peringatan” kritis pada revolusi – ya, tak jauh berbeda dengan Perjuangan Kita. Bung Kecil menulis, “Agaknja salah-satoe sifat tiap-tiap revoloesi adalah, bahwa ia boeta, jaitoe bahwa orang yang berada dalam soeatoe revoloesi tiada dapat menangkap dan merasakan hoekoem sedjarah dengan pengertian, sehingga bagian terbesar dari pada tenaga yang lepas dari ikatannja dan bergolak didalam masjarakat itoe terboeang pertjoema.”
Saya membayangkan Diah jengkel ketika mengetahui Sjahrir menulis hal tersebut di koran yang dipimpinnya. Sementara Rosihan tersenyum.
Catatan: ini petikan “mentah” dari naskah buku yang entah kapan kelarnya.
Tak lama sebelum meninggalkan Banda Neira, Mohammad Hatta menulis artikel yang menyatakan dukungan kepada Sekutu, sekaligus memperlihatkan penolakan terhadap Jerman dan Jepang. Hatta ada di Banda Neira sejak Januari 1936. Statusnya: orang buangan rezim kolonial Belanda.
Sejak awal abad ke-20, Jepang menggeliat. Menjadi satu kekuatan militer baru dari Timur. Syahwat imperialisme negeri tersebut pun sempurna mekar. Pada awal Desember 1941, Jepang menghajar Pearl Harbour di Hawaii. Api Perang Pasifik berkobar.
Sahabat dekat Hatta dan sesama penghuni tanah pembuangan Banda Neira, Sutan Sjahrir, dikirimi ikhtisar artikel tersebut. “…aku segera menemuinya dan mengusulkan supaya artikel itu jangan dipublikasikan. Aku merasa bahwa pubikasi itu akan mempunyai akibat-akibat yang tidak bisa diramalkan bagi kami, dan tidak ada gunanya untuk mendukung Belanda dengan cara itu,” tulis Sjahrir dalam catatan hariannya.
Sial. Karangan itu telah dikirimkan satu jam sebelumnya via pos. Mereka gagal menganulir pengiriman. Belanda pun menggunakan artikel itu sebagai propaganda. Diterjemahkan dalam beberapa bahasa daerah.
Menurut Sjahrir, sikap Hatta yang anti-fasis lahir dari akal sehat, bukan menjilat Belanda. Sebagai demokrat, Hatta merasa tak punya alasan harus pro-Jepang.
Judul artikel itu Rakjat Indonesia dengan Perang Pasifik, dimuat di Pemandangan, 22 dan 23 Desember 1941. Nukilannya:
“Memang demokrasi Barat tidak akan membawa tertjapainja tjita-tjita Indonesia begitu sadja, djika ia menang dalam pertempuran ini. Ini telah lebih dahulu saja kemukakan. Tetapi adakah Djepang akan memberikannja? Djika Djepang dengan kawan-kawannja menang, dunia akan diperbudaknja. Djika Indonesia tidak diperbagikan antara Djerman dengan Djepang, ia akan jatuh kebawah perintah Djepang. Dan tjita-tjita Indonesia akan sia-sia sama sekali. Pada fascisme tidak dapat dikemukakan tjita-tjita sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri. Fascisme menghendaki cuma satu: t u n d u k kepada kekuasaannja. Kepada demokrasi Barat, jang masih membatasi demokrasi bagi dia sendiri, masih dapat dimadjukan alasan jang terambil dari teorinja sendiri.”
Dua tahun sebelumnya, Hatta memperlihatkan sikap anti-fasis secara eksplisit. Di majalah Pandji Islam, ia menulis esai berjudul Mendjadi Perang Ideologi.
“Kita tidak perlu melihat djauh kenegeri lain seperti ke India, dimana suatu gerakan terus terang menjatakan aliran fasisme. Kita lihat sadja di Indonesia kita ini. Berbagai gerakan pemuda dalam golongan ‘padvinderij”, mengambil gelagat fasis. Tidak heran, sebab fasisme mengetok pada rasa kebangsaan. Dan pemuda jang belum tahu berpikir pandjang terpikat dengan suara itu. Sebagaimana Hitlerjugend memberi salam pada pemimpinnya, tjara itu pula yang dipakaikan. Pakaian militer jang memperkuat semangat disiplin sangat disukai. Anak ketjil jang baru balita hanja mengatakan, bahwa bahaja fasis jang akan meratjun masjarakat kita sudah tampak tanda-tandanja. Sebab itu kita harus awas. Pergerakan jang berdasarkan demokrasi jang harus dikemukakan, bukan pergerakan jang memakai dasar diktatur atau diktatorium. Ini ratjun, ini bahaja; sebab itu disebut terus-terang disini,” tulis Hatta.
Rumah pembuangan Hatta di Banda Neira (KOMPAS)
Konsistensi Hatta soal fasisme kukuh. Sepuluh tahun sebelumnya, ia menulis esai yang memperingatkan bahaya imperialisme Jepang. Di bawah judul Politik Imperialisme Djepang di Tiongkok, Hatta mengatakan Jepang datang ke Mansjuria, yang merupakan bagian dari Tiongkok, karena kebutuhan dalam negerinya.
Mansjuria adalah tanah yang subur dan kaya. Kekayaan alam itu belum digarap sepenuhnya. Penduduknya masih sedikit. Jika Mansjuria bisa dikuasai, perekonomian Jepang bakal kuat. Jepang miskin sumber daya alam tapi berupaya keras menyulap diri menjadi negara industri.
“Untuk penghidupan penduduknja dan kemajuan industrinja bergantung pada negeri luaran. Untuk mentjukupi makanan rakjatnya ia perlu mendatangkan gandum dari luar. Untuk industrinja ia perlu akan benda-benda kasar jang ada dalam tanah seperti besi, minjak, dan segala rupa. Kemudian hasil industri itu mesti didjual ke luar negeri. Supaja industrinya djangan roboh dibawah persaingan, maka ia harus mempunjai pasar yang semata-mata dibawah pengaruhnja. Pendeknya ia terpaksa mendjalankan politik imperialisme, mengembangkan sajap kenegeri asing,” tulis Hatta di Daulat Ra’jat, Februari 1932.
Sikap anti-fasisme ini bertolak belakang dengan pendirian rakyat: mendamba kedatangan Jepang sebagai pembebas. Memasuki 1942, rakyat tak lagi takut pada polisi Hindia Belanda. Mereka yakin keruntuhan rezim kolonial tinggal menunggu waktu. “Mereka menyatakan terus terang, bahwa ramalan Joyoboyo akan menjadi kenyataan dan bahwa zaman kekuasaan orang kulit putih sudah berakhir. Kedatangan bangsa Jepang, kata mereka, akan membawa kemerdekaan,” catat Sjahrir.
Sjahrir sendiri beranggapan, sia-sia melawan kepercayaan yang menjalar cepat itu. Ia merasa tak ada yang bisa diperbuat selain berdiam diri dan menunggu saat yang baik.
Lalu, mereka dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942. Sempat ada usul agar Hatta dan Sjahrir meninggalkan Tanah Air. Rencana ini batal. Mereka belum tuntas berpikir. Pun karena Amir Sjarifuddin, tokoh Gerindo, yang membujuk mereka agar pergi ke Australia saat Jepang tiba, tak muncul lagi. Amir punya akses ke para pejabat kolonial Belanda yang bisa membantu pelarian. Seperti Hatta, Amir tak suka dengan fasisme tapi ia melangkah lebih jauh: berkolaborasi dengan Belanda.
Tak lama berselang, Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda dengan lekas bin gampang. Kemudian, dua orang Jepang datang ke Hatta dan Sjahrir. Mereka minta Hatta pergi ke Bandung untuk menemui para pejabat militer Jepang. Hatta semula menolak. Tapi dua orang itu mendesak.
Kata Sjahrir, Hatta kaget lantaran tak ditangkap meski tulisannya yang pro-Sekutu telah tersebar luas.
Pada akhirnya, “…kami memperhitungkan bahwa Hafil akan harus terpaksa bekerja sama dengan Jepang sampai tingkat tertentu demi kepentingan gerakan kami, sedang aku akan memimpin organisasi dan mengemudikan perjuangan kami di bawah tanah,” lanjut Sjahrir. Dalam catatan harian itu, nama Hatta disamarkan sebagai Hafil.
Sjahrir benar. Hatta mustahil menolak tawaran Jepang untuk bekerja sama. Penolakan berarti menaruh katana di leher. Selanjutnya adalah sejarah. Hatta ada di dalam sistem, Sjahrir bergerak di bawah tanah.
Yuval Noah Harari pintar menjelaskan dengan cara sederhana. Kita, eh saya, pun gampang terpukau. Juga ketika ia memaparkan bagaimana manusia, homo sapiens, mengendalikan dunia.
Saya lagi baca Sapiens, karya Harari yang membuatnya tenar di seantero jagat. Karya ini, aslinya dalam Bahasa Ibrani, telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa lain.
Pada halaman-halaman awal, ia menulis, kendali manusia atas dunia terjadi lantaran manusia dalam jumlah sangat besar bisa bekerja sama.
“Bila Anda mengumpulkan ribuan simpanse di Lapangan Tiananmen, Wall Street, Vatikan, atau kantor pusat PBB, hasilnya adalah kekacauan,” tulis sejarawan yang kini mengajar di Hebrew University di Jerusalem tersebut. Tak bakal ada kerja sama di antara mereka.
Namun bagaimana manusia dalam jumlah sangat besar bisa bekerja sama? Jawabannya adalah karena kita menciptakan realitas fiktif.
Dengan bahasa, hewan-hewan berkomunikasi hanya untuk melukiskan realitas. Misalnya, seekor simpanse bilang ke kawanannya, “Di sana ada singa. Ayo kita lari.” Tapi, dengan perantaraan bahasa, manusia sanggup lebih jauh. Di sini, fiktif jelas bukan bermakna dusta, melainkan tak kasat mata.
Seseorang bisa berujar, kata Harari dalam sebuah video, “Lihat, ada Tuhan di langit. Bila kalian ingkar, Tuhan akan menghukum kalian di neraka.”
Mereka yang mempercayai omongan itu kemudian mengikuti nilai, norma, dan hukum yang sama. Pada gilirannya, kerja sama terselenggara.
Simpanse tidak bisa dibujuk begini: “Berilah pisang, nanti kamu akan masuk surga buat simpanse.” Para simpanse tidak akan percaya dengan propaganda ini.
Realitas fiktif itu yang, menurut Harari, membikin ratusan ribu orang bersedia pergi berperang, misalnya. Atau, menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah.
Setiap skema kerja sama manusia mengandaikan kehadiran realitas fiktif ini. Tak hanya urusan agama. Di ranah hukum, ada konsep hak asasi manusia. Di ranah politik, terdapat konsep negara dan bangsa. Keduanya realitas fiktif juga. Tidak ada bendanya secara objektif.
Pun perihal uang. Memang ada bendanya. Tapi sejatinya uang tak memiliki nilai objektif. Beda dengan pisang atau beras yang kuasa memusnahkan lapar. Sekeping logam atau selembar kertas itu tak bisa dimakan. Tapi bisa ditukarkan untuk memperoleh pisang atau beras.
Ya, nilai uang baru muncul ketika para “pendongeng ulung” beraksi, yaitu para bankir dan menteri keuangan. Mereka bilang, sebagai contoh, “Selembar kertas ini bisa Anda tukar dengan 10 butir telur.” Dan seterusnya.
Pada kenyataannya semua orang percaya uang. Pada konsep lain, agama misalnya, tidak demikian. Ada yang percaya Islam, ada yang memilih Hindu. Atau ada yang tidak beragama.
“Uang adalah satu-satunya konsep kepercayaan ciptaan manusia yang bisa menjembatani nyaris setiap jurang budaya, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual,” tulis Harari.
Homo sapiens mengontrol dunia karena hidup dalam realitas ganda. Selain di realitas objektif, terutama dalam beberapa abad terakhir, kita juga hidup di realitas fiktif.
Bahkan, realitas fiktif inilah yang menentukan realitas objektif. Sebidang hutan (realitas objektif), misalnya, akan dijaga atau dijarah ditentukan oleh politik (realitas fiktif).
Harari memukau dan membuat hasrat baca sampai kelar bangkit. Di saat jeda, saya teringat betapa banyak kerusakan yang dipicu realitas fiktif bikinan manusia meski tak kurang berlimpah maslahat yang terbit dari kemampuan tersebut.
Sejak kepergian Leo Kristi, saya mendengarkan ulang lagu dan menyimak lagi lirik-liriknya. Termasuk lagu yang mendedahkan pembuangan para tokoh politik di Digul: Tanah Merah In Memoriam.
Aku terpisah di belah bumi tertepi Secarik kabar darimu akan sangat berarti
Di sana nestapa merundung para penghuni. “…sudah terang orang menderita di dalam batin. Wajah-wajah yang lesu, mata yang liar dan kadang-kadang seperti tak normal itu, dikelilingi lingkaran hitam dan dalam, menunjukkan hal itu,” tulis Sutan Sjahrir pada 11 Mei 1935 dalam surat untuk kekasihnya, Maria Duchateau, di Belanda.
Sjahrir, bersama Mohammad Hatta, tiba di Digul pada 21 Februari 1935. Aktivitas mereka bersama PNI Baru dianggap membahayakan. Tanpa proses pengadilan, mereka diberangkatkan ke Digul.
Tanah Merah terletak di hulu Sungai Digul — timur laut Merauke. Karena itu disebut juga Boven Digoel atau Digul Atas. Rezim Hindia Belanda membuka kamp itu pada Januari 1927 untuk menahan para aktivis komunis yang dianggap memberontak. Sjahrir dan Hatta bukan kader komunis tapi mungkin dosis bahaya mereka diyakini setara.
Hanya ada sedikit kontak dengan dunia luar. Itu melalui kapal Albatros yang singgah sebulan sekali, dengan membawa surat-surat yang telah disensor. Juga bacaan-bacaan terpilih.
Di sini hanya satu bangku tidur yang dingin Namun selalu saja ada dengung ratusan nyamuk seakan pekik semangat rakyatku
Rezim kolonial tak menamakannya “kamp tahanan,” melainkan koloni pengasingan. Tak ada menara jaga dan lampu sorot di ketinggian. Dalam surat kepada bawahannya, Gubernur Jenderal Andries Cornelies Dirk de Graeff menulis, tempat itu mestinya menjadi “lokasi ambisi-ambisi politik digantikan minat pada hal-hal yang sifatnya lebih domestik dan sosial.”
Tempat itu dikepung rimba nan lebat. Amat jauh dari peradaban modern. Makin mencekam karena kehadiran nyamuk malaria yang ganas. Andai hendak kabur, pilihan terbaik adalah Kepulauan Thursday, Australia. Untuk itu, orang mesti menempuh hampir 500 kilometer sepanjang Sungai Digul yang penuh buaya buas, lalu menyeberangi Selat Torres. Setiba di Australia, harus siap kucing-kucingan dengan polisi setempat. Jika tertangkap, ya dipulangkan ke Digul.
Berdentang-dentang merasuk hati Aku tak kan pernah mati Tuhan, tanahku yang hitam ini milikmu jua
Namun, dalam deskripsi sejarawan Rudolf Mrazek, “…ini bukan kesepian mutlak ala Heart of Darkness-nya Conrad — ‘kesepian, kesepian mutlak tanpa seorang polisi…kesunyian, kesunyian mutlak tanpa ada hangat suara tetangga yang baik…'”
Ya, para tahanan memang bebas bergerak dalam radius tertentu. Bergaul dengan sesama. Juga diizinkan menulis surat seperti Sjahrir atau mengirim artikel surat kabar seperti Hatta. Bahkan hadir semacam bioskop di sana. Sesekali, catat Mrazek, ada pula konser musik dan pertunjukan wayang.
Pada akhirnya, kebosanan dan ketidakpastian hari esok menjadi jalan mudah menuju remuk jiwa.
Saya tidak tahu apakah Leo pernah ke Digul. Meresapi lirik yang intens merefleksikan tanah pengasingan itu, saya yakin Leo “menggauli” tema itu dengan saksama, entah bagaimana caranya.
Pada karya Leo, sang aktivis — “Aku” dalam lagu itu — dibekap nasib buruk tapi tak mau takluk.
Matahari menjelang rebah ke tanah. Kami masih di Brebes, dalam perjalanan menuju kampung halaman bapak saya di Purwokerto. Lebaran telah berlalu beberapa hari.
Pada etape ini, ibu saya bercerita tentang ayahnya yang ditahan usai G30S. Kakek seorang guru di Cirebon, sebuah kota di pantai utara Jawa. Berjarak sekitar 220 kilometer dari Jakarta.
“Tapi, memang beberapa kali ke Jakarta, ke Senayan,” kata ibu. Tak jelas juga sebenarnya. Yang pasti itu terkait PKI atau organisasi mantelnya. Continue reading “rebah”
Sukarno dinilai terlalu frontal, kurang pintar menghitung posisi kaum pergerakan vis a vis rezim kolonial, dan hanya doyan menyihir massa dengan orasi tapi tak peduli edukasi.
“Mereka” yang dimaksud Ingleson terutama kelompok Mohammad Hatta. Namun keprihatinan juga disampaikan kalangan lebih tua seperti Tjipto Mangunkusumo. Dokter itu menulis surat ke Sukarno dan berikut petikannya, “Jika saudara jatuh, PNI akan tidak mempunyai pemimpin. Tidakkah saudara sebaiknya lebih moderat? Saya kira pidato-pidato telah cukup banyak…” Continue reading “berseteru, bersatu”
Senopati Pamungkas bukan sekadar kisah silat. Karya ini juga mendedahkan banyak hal lain. Termasuk, intrik politik.
Mahapatih Panji Angragani berbicara dengan Waisesa Sagara, penasihatnya. Mereka membahas Senamata Karmuka, senopati utama di keraton Singasari. Karmuka mengelola Ksatria Pingitan, lembaga yang menggembleng para anak muda, terutama dalam ilmu kanuragan, untuk kelak menjadi pilar keraton. Salah satu anak muda itu adalah Bagus Respati, anak Angragani.
“Seeekor anjing yang sejak kecil hanya mengenal satu tuan, kelak kemudian hari bakal menyerang siapa saja atas perintahnya. Bubarkan saja.” Continue reading “intrik”
