rencana pantura

Rencana mulai tersusun. Tahun lalu, kami melintasi jalur selatan Jawa. Meliuk-liuk, sejuk. Setelah 18 jam, tiba juga di Jogja. Lelah namun bersuka cita.

Sekarang, titik akhir tujuan: Dieng, negeri para Dewa. Terletak di atas Wonosobo, terdapat beberapa jalur menuju ke sana. Saya tertarik via Pekalongan. Saya membayangkan rute utara. Mengaspal lagi di jalan yang dibangun Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19. Nyaris lurus, panas.

Tiga tahun silam, saya berkendara hanya sampai Cirebon. Bukan untuk berwisata, tapi menjenguk nenek yang diopname. “Kalau naik mobil, Jakarta-Pekalongan, berapa lama?” tanya saya ke Ali, teman sekantor yang berasal dari Kota Batik itu.

“Kalau naik bus, pergi jam 7 pagi, sampai di sana jam 3 sore. Mau ke sana, Mas?”

“Kayaknya. Lihat-lihat batik, besoknya lanjut ke Wonosobo. Saya belum pernah ke Dieng.”

Lantaran beberapa alasan agaknya perjalanan ini baru terwujud setelah Lebaran. Tol Cikampek-Palimanan mestinya telah dibuka. Tempo hari, Jokowi minta, ruas jalan itu sudah bisa dipakai saat arus mudik. Melalui tol tersebut, waktu tempuh bisa terpangkas sekitar 2 jam.

Tapi, tergunting pula rezeki para pebisnis di jalur non-tol. Tersisa sepeda motor. Seperti di jalur Purwakarta-Bandung saat Purbaleunyi rampung. Semoga dua warsa pengerjaan sempat membuat mereka bersiasat. Dengan jalan tol itu, berarti tinggal sekitar 6 jam dibutuhkan ke Pekalongan.

Dulu, seperti dikisahkan Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, untuk membangun jalan ke Pekalongan, para pekerja harus menerobos hutan belantara. 4.000 orang dikabarkan tewas — kelelahan, malaria, kelaparan.

Dari Pekalongan, melajulah ke tenggara. Ali bilang, Pekalongan-Wonosobo memakan waktu 3 jam. “Jalannya naik-turun tapi pemandangannya bagus,” lanjut dia. Total 9 jam. Bisa tak usah transit.

Namun, apa yang harus dikejar sehingga mesti tergesa? Telah tercetak di benak, kami bakal melewati Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Tiga daerah tersebut kondang di kalangan pemerhati sejarah karena rentetan peristiwa sepanjang Oktober sampai Desember 1945. Karya terpenting soal ini niscaya disertasi akademisi Australia, Anton Lucas.

Selama tiga bulan yang riuh dan berlumuran darah itu, birokrasi dikocok ulang. Para birokrat dibunuh atau melarikan diri. Kebencian dan kemarahan meluap dipicu perilaku zalim para birokrat di masa pendudukan Jepang. Lantas, muncul kalangan elite baru.

Menurut Sartono Kartodirdjo, hal berharga dari karya Lucas itu, semua bahan berasal dari wawancara lapangan dengan waktu pengerjaan yang panjang dan penuh persoalan. Sebab, nyaris tak ada sumber-sumber tertulis yang bisa dirangkai untuk memperoleh potret utuh.

Ya, 70 tahun setelah revolusi sosial tersebut, saya memimpikan sebuah perjalanan yang rileks. Tak dikuntit masa. Meski pasti tak menghasilkan sebuah disertasi.

Teringat saya cerita tentang Paul Salopek di National Geographic. Selama tujuh tahun, jurnalis itu berjalan kaki dan mengembangkan slow journalism.

Salopek mengatakan, yang diinginkannya adalah menciptakan genre jurnalisme yang memungkinkan jurnalis untuk tak tergesa-gesa. Meluangkan waktu untuk stop di jalan, berbicara dengan orang-orang yang berpapasan.

“Tidak berarti [laporan] Anda basi. Kuncinya adalah berpikir sebelum bicara dan berpikir sebelum Anda menuliskan,” kata Salopek. “Fast journalism terutama menyangkut informasi. Slow journalism terutama menyangkut makna,” ujar Pemimpin Redaksi National Geographic, Susan Goldberg.

Duh, melantur…Saya bukan Salopek. Hanya ingin sejenak menurunkan “kecepatan.” Syukur-syukur lalu mampu memergoki dunia secara agak berbeda. Yang terpenting, meyakinkan istri dan anak-anak bahwa rute ini layak dilakoni.